Hubungi Kami

Tanggung Jawab Moral dan Spiritual Lembaga Sertifikasi Profesi

Seiring dengan perkembangan globalisasi dunia yang kian kompleks, maka tuntutan terhadap Sumber Daya Manusia semakin menjadi persoalan yang teramat krusial. Di era kompetitif seperti ini setiap negara saling berkompetisi “dengan berbagai macam cara” untuk mempersiapkan SDM nya hingga mampu memenangkan, menguasai dan memimpin dunia. Dalam persoalan tersebut sebenarnya Indonesia sudah bersiap siaga sedemikian rupa untuk mempersiapkan SDM yang handal memenangkan persiangan baik secara nasional ataupun internasional. Diantara antisipasi tersebut adalah apa yang termaktub dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

          Secara spesifik, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga independen yang memiliki peran memastikan dan menjamin kualitas SDM yang dilakukan dengan jalan sertifikasi kompetensi. Kiranya peran dan fungsi BNSP tersebut teramat sangat strategis dalam kancah implementasi pemersiapan SDM bermutu tinggi untuk siap memenangkan sebuah persaingan besar menuju Indonesia unggul. Hal ini sudah menjadi keniscayaan dan kemafhuman bahwa tidak ada kunci lain untuk memberikan peluru agar SDM Indonesia mampu memenangkan pertandingan internasional adalah dengan pembekalan dan penjaminan kompetensi berupa sertifikasi.

          Sementara itu, dalam operasionalisasi sertifikasi, BNSP “memiliki kewenangan” untuk menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilisensi guna melaksanakan fungsi sertifikasi kompetensi terhadap penjaminan SDM. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pedoman 202 bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

 Tugas Berat Lembaga Sertifikasi Profesi

          Dalam mengimplementasikan fungsi sertifikasi profesi, sebenarnya BNSP dapat melaksanakan sendiri tanpa keterlibatan fihak Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam konteks ini BNSP dapat membentuk Tim atau Panitia Teknis untuk Sertifikasi. Namun demikian, mengingat Road Map program BNSP berskala nasional dan berjangka panjang maka tidaklah mungkin melaksanakan sendiri fungsi sertifikasi. Sementara tuntutan pasar global dan negara lain sedang berlari bagaikan deret ukur, maka Indonesia tidak bisa hanya berjalan menyusuri deret hitung.

          Dengan alasan itulah kiranya BNSP berwenang memberikan amanah kepada Lembaga Sertifikasi Profesi di bidangnya untuk melaksanakan fungsi sertifikasi. Hanya saja persoalanya adalah pemberian mandat dan amanah oleh BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi bukan tanpa persyaratan dan semudah membalik telapak tangan.

          Disana, BNSP telah memiliki sistem, pedoman dan prosedur serta petunjuk teknik yang demikian komprehensif tentang bagaimana Lembaga Sertifikasi Profesi boleh didirikan serta rambu-rambu apa yang meski boleh dilakukan dan dilarang untuk dilakukan. Sebagai sebuah badan sertifikasi, BNSP telah bekerja berdasarkan standard yang wajib dipatuhi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi baik dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Setidaknya telah ada puluhan standar pedoman yang telah ditetapkan oleh BNSP yang harus diikuti  “secara taat asas” oleh Lembaga Sertifikasi Profesi tanpa menyimpang walaupun sejengkal langkah semut.

          Itulah kiranya, ketika masyarakat berkeinginan untuk membangun Lembaga Sertifikasi Profesi maka sejak dari awal ketuk pintu pertama adalah sebuah akad komitmen “ikatan professional antara BNSP dengan Lembaga Sertifikasi Profesi”. Setelah deal komitmen tersebut maka satu demi satu persyaratan wajib dipenuhi sejak dari Pedoman 201 tentang Penilaian Kesesuaian—Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi; Pedoman 202 tentang Pedoman Penyiapan dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi; hingga puluhan pedoman lainya. Itulah tugas berat pertama yakni bagaimana Lembaga Sertifikasi Profesi harus dibangun dengan sistem dan dokumentasi secara berkesesuaian dengan standard sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman BNSP 201 klausul 4.0. Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Profesi.

          Tugas berat berikutnya adalah bagaimana Lembaga Sertifikasi Profesi  mengimplementasikan fungsi dan tugas secara professional dengan penuh integritas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pedoman 201 sebagai berikut. Pada klausul 5.2.1. dimana fungsi Lembaga Sertifikasi Profesi adalah sebagai a) sertifikator, yakni melaksanakan fungsi sertifikasi kompetensi; b) sebagai developer, yakni melakukan pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi. Sementara itu pada klausul 5.2.2. dimana Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai sertifikator memiliki tugas membuat materi uji kompetensi (MUK); meneyediakan tenaga penguji (asesor); melakukan asesmen; menyusun kualifikasi yang mengacu kepada KKNI; dan memelihara kinerja asesor dan TUK.

          Tugas berat lainya adalah sebagaimana amanah dari BNSP yang tercantum dalam Pedoman 201 klausul 5.2.3. Dalam klausul tersebut dikatakan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi  sebagai developer memiliki tugas mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri; mengembangkan standar kompetensi; dan mengkaji ulang standar kompetensi.

          Akhirnya tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Profesi yang terberat dalam timbangan implementasi nyata di lapangan adalah bagaimana berkomitmen dengan dokumen dan data administrative tersebut dalam ranah sehari-hari. Di sinilah sebuah integritas dan harga diri dipertaruhkan! Apakah Dewan Pengarah telah berkomitmen terhadap kebijakan yang ditetapkan? Apakah Direktur Eksekutif telah menterjemahkan dalam kebijakan yang konsisten dengan ketetapan Dewan pengarah? Apakah para manajer telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab secara taat asas dan terkendali? Apakah para asesor telah melaksanakan tugas dan fungsi asesmen secara professional? Dan sejuta pertanyaan lain yang demkian berat.

 Tanggung Jawab Moral

          Terhadap uraian di atas, jika dicermati dengan penuh penghayatan maka dapat disimpulkan bahwa memang berat bagi Lembaga Sertifikasi Profesi dalam menanggung beban integritas ketika sudah “menikah dengan BNSP”. Namun demikian, bobot berat terurai di atas masih hanya sekedar persoalan pemenuhan administrative. Sebab persyaratan administrative merupakan aspek benda fisik yang observable sehingga mudah untuk diadakan, dilengkapi, bahkan direkayasa demi untuk mengejar status closing documents.

          Namun demikian, terdapat perkara substantif dari pemenuhan persyaratan administrative tersebut demikian sangat berat. Itulah dimensi nilai moral (moral values). Dimensi moral lebih mengarah kepada sikap professional atas kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi  terhadap konsistensi internal, BNSP, stakeholder terkait dan juga masyarakat. Jika Lembaga Sertifikasi Profesi sebuah telah bekerja sesuai standar BNSP maka dipastikan telah memiliki dimensi moral yang baik. Namun jika ternyata Lembaga Sertifikasi Profesi selama ini hanya terjebak formalitas, penuh dengan perekayasaan dan kemunafikan maka secara moral telah hancur (amoral).

          Tanggung jawab moral merupakan suatu values yang bersifat abstrak namun memiliki nilai yang akan mempertaruhkan sebuah integritas sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi yang amoral tentu akan dicap dan dilaknat oleh masyarakat sebagai sumber dan akar kerusakan  masyarakat SDM. Jika demikian maka seluruh Human Capital dalam internal Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut akan dicap sebagai sekumpulan atau segerombolan dari pribadi-pribadi yang aprofesional, amoral, tidak terpuji, munafik, dan simbul buruk lainya.

          Seharusnya, Lembaga Sertifikasi Profesi bekerja di atas tanggung jawab moral kemasyarakatan yang tinggi. Memang, dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi kemudian mendapatkan nilai jasa dan penghargaan yang tinggi merupakan sebuah kewajaran. Hal tersebut sebagai reward atas sebuah niat dan kinerja yang profesional. Dengan cara pandang demikian maka siapapun termasuk stakeholders dan masyarakat akan beruntung dengan tercapainya SDM yang bernilai lebih secara internasional.

          Namun jika tanggung jawab moral tersebut sudah tidak ada dalam lembaga Lembaga Sertifikasi Profesi dan hanya sebagai bentuk keberpura-puraan maka akan menyebabkan multiple effects dalam tubuh Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut ataupun juga pihak luar. Beberapa multiple effects atas kondisi Lembaga Sertifikasi Profesi yang aprofesional dan amoral tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

          Pertama, secara naluri manajemen akan menyebabkan Lembaga Sertifikasi Profesi  dalam ketidaktenangan sejak dari hulu hingga hilir. Hal ini disebabkan secara psikologis bahwa setiap ketidakjujuran dan kebijakan amoral akan membuat tidak tenang. Mereka senantiasa dihantui kecemasan (anxiety) dan ketakutan jika kedok kepalsuan tersebut suatu ketika akan terendus oleh pihak pihak pihak lain dan BNSP sehingga akan dicabut (didelate) legalitas Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut. Bukankah hingga saat ini BNSP telah mendelate sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi disebabkan kasus amoral dan malpraktek.

          Kedua, pelaksanaan asesmen dan pengambilan keputusan kompetensi yang sembarangan (aprofesional dan amoral) berdampak sangat fatal. Sebab hal tersebut berarti secara signifikan sama dengan menjerumuskan asesi ke dalam situasi dan kondisi berbahaya. Banyaknya kecelakaan kerja, pemberhentian dan pengusiran kerja merupakan dampak riil bagi seorang pemegang sertifikat kompetensi yang bodong, hasil sebuah rekayasa Lembaga Sertifikasi Profesi. Bahkan bukan tidak mungkin dampak dari malpraktek Lembaga Sertifikasi Profesi akan menyebabkan SDM harus cedera, celaka stress, depresi hingga sebagai penyebab mereka melakukan bunuh diri (suicides).

          Bagi asesi yang diputuskan kompeten saja secara fair dan obyektif masih riskan terhadap kegagalan kerja disebabkan banyaknya variable lingkungan dan iklim kerja yang berada di luar perhitungan manajemen. Terlebih lagi, asesi yang seharusnya tidak kompeten diputuskan kompeten maka mudlorotnya jauh akan lebih besar. Contoh yang sangat terang di depan mata adalah sangat banyanya kasus TKI sektor Tata Laksana Rumah Tangga dalam penempatan di Timur Tengah. Dari data-data yang ada telah terendus sebuah asesmen malpraktek oleh sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi sejak dari sertifikat palsu, asesmen fiktif, asesmen formalitas, dan pengambilan keputusan asemen yang tidak fair.

          Ketiga, secara sistematis akan menyebabkan SDM Indonesia senantiasa tidak mampu untuk berjuang dan berperang untuk memenangkan kompetisi global baik dalam rumah nasional ataupun juga kancah internasional. Dengan kekalahan pertempuran tersebut akan menyebabkan banyaknya angka pengangguran nasional sehingga berdampak terhadap kemiskinan, kejahatan dan penyakit sosial lainya.

          Keempat, Dengan kondisi keburukan di tingkat Lembaga Sertifikasi Profesi yang terus menerus maka secara langsung dan tidak langsung akan menghancurkan nama besar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebab, jika Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai mitra dan sekaligus implementator BNSP maka perspektif kinerja suatu lembaga akan berkaitan erat dengan kinerja lembaga mitra tersebut. Jika Lembaga Sertifikasi Profesi sehat maka BNSP berarti sehat. Namun jika banyak Lembaga Sertifikasi Profesi sakit yang diindikasikan dengan penyakit aprofesional dan amoral maka berarti akar penyebab penyakit tersebut adalah BNSP. Demikian sebuah analisis manajemen kinerja.

Tanggung Jawab Spiritual

          Jika tanggung jawab moral lebih pada konsekuesni hubungan sesama manusia (hamlun minannas). Sementara itu tanggung jawab spiritual merupakan konsekuesni amal kinerja yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. (hablun minallah) Dzat yang Maha menciptakan alam, manusia dan kehidupan.

          Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan dipastikan meyakini bahwa dunia merupakan waktu produksi amal dan kelak akan mendapatkan balasanya di hari kebangkitan. Sementara itu amal perbuatan manusia terbagi menjadi dua yakni kebaikan dan keburukan sehingga peluang balasan di akherat adalah jika tidak surga maka neraka.

          Dimana letak keterkaitanya amal kinerja sebagai pemangku jabatan (stakeholder) di Lembaga  Sertifikasi Profesi dengan persoalan spiritual, tidak lain disebabkan amal apapun, dimanapun, dan kapanpun selama dilakukan oleh manusia ketika di dunia akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini banyak sekali peringatan dalam Al Qur’an ataupun Al Hadits bahwa kelak seluruh amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Setidaknya diingatkan dalam surat Al Zalzalah (99) ayat 6,7 dan 8 yang artinya sebagai berikut.

          “Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka (6); Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya (7); Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula (8)”.

          Demikian halnya disampaikan dalam sebuah hadits shohih (valid) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa “Setiap kamu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian…..”.

          Keduanya, baik persoalan moral dan spiritual sama-sama akan dipertanggung jawabkan kelak di hari pembalasan. Dengan demikian menjadi peringatan keras bagi pemilik kebijakan di Lembaga Sertifikasi Profesi untuk bekerja secara professional, penuh dengan komitmen dan kejujuran.

          Secara spiritual terdapat hikmah yang luar biasa jika Lembaga Sertifikasi Profesi diimplementasikan dengan penuh komitmen antara lain sebagai berikut.Pertama, sistem akan berjalan lancar tanpa tersendat dan dihantaui keraguan serta ketakutan. Jika setiap sistem dan standard yang ditetapkan dipatuhi secara benar maka seluruh sub-sistem akan bekerja dan berjalan secara lancar sesuai fungsi masing-masing. Seluruh arus proses bisnis tidak bertabrakan atau ngadat sebab semuanya telah berjalan sesuai Standard Operational Procedure (SOP). Demikian halnya, arus keuangan (cash flow) berjalan tanpa bertele-tele hingga jurnal dan neraca rugi laba dapat disajikan serta diaudit tanpa ada persoalan sedikitpun.

          Dalam hal tersebut terdapat sebuah hadits yang artinya: “tinggalkan apa yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kebenaran itu membuat ketenangan, sedangkan kebohongan akan membuat keraguan, ketakutan”. Berdasarkan hadits tersebut, manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi secara internal akan menemukan sebuah kinerja yang manusiawi dan menenangkan. Para karyawan sebagai Human Capital atau Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnnya dapat bekerja dan berinteraksi dalam sebuah iklim yang kondusif sehingga produktivitas terpelihara dan tercapai secara optimal.

          Kedua, dengan iklim organisasi (climate organization) Lembaga Sertifikasi Profesi yang kondusif maka dipastikan akan sangat memberikan dampak positif terhadap stakeholder lainya, termasuk BNSP, LSP lainya, SDM, dan masyarakat. Fakta logikanya adalah jika rumah tangga seseorang dalam keadaan harmonis maka seseorang akan juga berperilaku menyenangkan (favorable) kepada lingkungan. Demikian halnya ketika manajemen organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi yang secara internal demikian memegang teguh profesionalisme dan penuh bertanggung jawab secara moral sosial dan spiritual maka dipastikan para stakeholder eksternal akan menukmati kemanfaatan dan kebarokahan.

          Dalam konteks ini dapat dicontohkan bahwa sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi ketika melakukan fungsi sertifikasi senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip profesionalisme, berpegang pada komitmen etika profesi, etika moral dan keyakinan terhadap aspek spiritual. Dengan keadaan demikian maka asesi sebagai SDM kompeten akan dan dapat bekerja secara professional sehingga mereka dapat menempuh sebuah karir yang telah diinginkan. Sebaliknya, jika sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibangun penuh kepalsuan, penipuan, sehingga menyebabkan rumah tangga organisasinya mengalami sakit.Penyakit organisasi tersebut antara lain senantiasa terjadi saling curiga antara sesama pimpinan, sesama bawahan, bahkan pimpinan dan bawahan. Dampaknya secara fisik banyak uang dan barang inventaris yang hilang dan tidak barokah.

          Selanjutnya dengan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berpenyakit tersebut maka akan menularkan suspect flu kompetensi pada lingkunganya. Dalam konteks ini para stakeholder juga menjadi berpenyakit yakni tertular bekerja amoral dan aprofesional yang pada akhirnya banyak SDM yang telah memegang sertifikat harus banyak stress dan depresi di tempat kerja bahkan terjadi kecelakaan kerja. Bahkan kasus para TKI yang bekerja dalam bidang Tata Laksana Rumah Tangga  di luar negeri sangat dimungkinkan sebuah produk Lembaga Sertifikasi Profesi yang amoral dan aprofesional.

 Sikap Profesional

           Tidak ada kata waktu terlambat bagi Lembaga Sertifikasi Profesi untuk begegas menjadi lembaga yang professional. Bekerja secara professional dalam konteks ini adalah senantiasa menjunjung tinggi standar kerja dan kinerja yang telah dipersyaratkan oleh BNSP sebagai badan yang memberikan mandat. Bahkan lebih dari itu, yakni Lembaga Sertifikasi Profesi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip etika moral baik terhadap internal organisasi ataupun pada lingkungan bisnisnya.   

           Dalam sebuah literature Menggagas Bisnis Islami, Ismail Yusanto dan Karebet Wijayakusuma mengatakan bahwa terdapat tiga ciri sikap professional. Pertama adalah kafa’ah (cukup), yakni memiliki kompetensi. Dalam konteks ini maka Lembaga Sertifikasi Profesi harus dibangun dan dijalankan oleh manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Kedua adalah amanah, yakni sebuah sifat kredibel, dapat dipercaya. Dalam konteks ini pelaku manajemen adalah sekumpulan manusia yang lurus, bukan pembohong dan munafik. Ketiga adalah himmatul a’mal, yakni memiliki ethos kerja yang demikian tinggi untuk memproses menggapai tujuan.

           Dengan sikap professional tersebut akan menjamin Lembaga Sertifikasi Profesi senantiasa beretika moral dan professional dalam menjalankan fungsinya. Dan dengan dihiasai sebuah keyakinan spiritual akan mengantarkan lembaga tersebut bermartabat, menyejukkan dan berbau harum dari dunia hingga akherat kelak. Wallahu a’lam.